PENA24JAM, SIMALUNGUN – Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan destinasi Pariwisata Danau Toba. Kabupaten Simalungun yang sejak zaman Kemerdekaan hingga saat ini belum tersentuh, mendapatkan anggaran minim.
“Simalungun memiliki luas teritorial kurang lebih 4372 KM². Namun kami hanya mendapatkan anggaran yang minim,” jelas Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga melalui rilis disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Simalungun, Jumat (19/8/2022) sekitar jam 16.12 WIB.
Sementara, Kabupaten yang juga berada dekat Kawasan Danau Toba, Sumut, dan lebih kecil dari Kabupaten Simalungun, justru mendapatkan anggaran besar. “Ketika Toba dan Samosir bagus, ini akan kelihatan pincang karena jalannya dari Simalungun,” kata Bupati.
Untuk itu, Bupati berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait bisa memberikan dukungan dan bantuan khususnya infrakstruktur kepada Kabupaten Simalungun yang juga bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta memiliki jalan pesisir pantai terpanjang di Danau Toba.
Harapan itu telah disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penelaahan Usulan Anggaran Tambahan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Sudamala Resort, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan rincian anggaran serta menajamkan alokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2023, Kamis (18/8/2022).
“Kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang sudah melakukan progres dan ikut melakukan program pemerintah pusat dalam pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba memiliki keterbatasan anggaran,” papar Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perumahan Rakyat (PUPPR), Hotbinson Damanik.
Selain itu, Bupati menyampaikan, bahwa Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini, hampir 80 persen jaringan irigrasi rusak parah.
“Presiden juga mengatakan, bahwa Simalungun merupakan lumbung beras di Sumatera Utara,” jelas Bupati pada Rakornas yang turut dihadiri Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional). (rel)
Discussion about this post