PENA24JAM.COM, SIMALUNGUN – Lambatnya Pemerintahan H. Anton Achmad Saragih-Benny Gusman Sinaga yang telah delapan bulan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tak hanya berdampak pada serapan anggaran.
Melainkan berimbas pada gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tak kunjung direalisasikan hingga H+5.
“Gaji pun sampai sekarang belum cair. Sama halnya dengan ASN, pusinglah,” keluh seorang P3K ketika ditemui, Selasa (4/11/2025) sekitar jam 17.30 WIB.
Bahkan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Pemerintah Kabupaten Simalungun turut belum cair. Biasa, gaji dan TPP direalisasikan tak lama setelah pergantian bulan.
“Bolak-balik cek rekening dari handphone, belum ada juga masuk. Biasa, pas tanggal muda sudah cair,” kata seorang ASN di seputaran Jalan Sangnaualuh, Kecamatan Siantar Timur.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKP) Simalungun, Simson Tambunan melalui pesan singkat, Rabu (5/11/2025) sekitar jam 11.58 WIB, menyampaikan aplikasi SIPD saat ini sedang maintenance,” balasnya.
Sebelumnya, soal serapan anggaran yang masih 38 persen disebut diakibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKP) Simalungun yang mengelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saat ini sebesar Rp2,9 triliun.
“Contoh, salah satunya pembangunan fisik yang telah berjalan, namun ketika mengajukan pembayaran justru lambat,” sebut Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Bernhard Damanik sebelum ketika diminta tanggapan.
Karena itu, BPKP Simalungun dalam waktu dekat akan dipanggil ke DPRD Simalungun untuk mempertanyakan langsung, ada apa sebenarnya? “Apakah memang anggaran tidak turun dari pusat atau ada penimbunan uang di bank?” tanya Bernhard.
Rencana pemanggilan BPKP setelah DPRD Simalungun melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk penjadwalan pembahasan R-APBD 2026.
“Harusnya, ketika sudah mengajukan permohonan uang muka ataupun pencairan pekerjaan yang telah selesai, jangan diperlambat lagi,” tegasnya. (*)
Discussion about this post