“Mendadak”, Irban IV Audit Dana BOS 2024 SD di Tanah Jawa, Kenapa Baru Sekarang?

PENA24JAM.COM, SIMALUNGUN – Tim Auditor Irban IV (Inspektur Pembantu) dari Inspektorat Simalungun melakukan audit penggunaan dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2024 yang dikelola SD Negeri serta Swasta di Tanah Jawa.

“Kenapa baru sekarang? Secara umum, biasanya lebih awal diaudit pada bulan Maret,” ungkap seorang tenaga pendidik, Selasa (9/12/2025).

Audit terhadap penggunaan dan SPJ dana BOS SD Negeri serta Swasta digelar di sebuah ruang belajar SD Negeri 091496 Pematang Tanah Jawa.

“Padahal, bulan Maret itu bersamaan dengan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) melakukan audit. Ini diaudit lagi,” katanya seraya minta dirahasiakan.

Rekonsiliasi di Gunung Malela dan Pematang Sidamanik, “Dikutip 100 Ribu/Kepsek”

Provider “Nakal”, Dinas Kominfo Simalungun Akan Berkoordinasi ke Komdigi

Jumlah Pelanggan Tirta Lihou Diragukan, Bagaimana Bisa Bertambah Secepat Itu, dari 46 Ribu menjadi 50012?

Informasi dihimpun, jumlah SD Negeri dan Swasta pengguna dana BOS yang diaudit berkisar dua puluh. Antara lain: SD 091522 Marubun, SD Santa Lusia, SD 091496 Pematang Tanah Jawa, SD 092497 Pematang Tanah Jawa.

Selanjutnya, SD Negeri 091519 Hataran Jawa, SD Negeri 091501 Pematang Tanah Jawa, SD Negeri 094175 Margosono, SD Negeri 094179 Totap Majawa.

Lainnya, SD 095205 Parbalogan, SD 091505 AFD C Balimbingan, SD 091528 Siligason, SD 091561, Afd A Pagar Jawa, SD 091585 Dosin, SD 096141 Bah Jambi ll, SD 095204 Baja Dolok, SD 091499 Pem Tanah Jawa, SD 091504 AFD B Balimbingan, SD 094174 Pardamean Nauli, SD 098020 Ujung Bondar, dan SD 097329 Sinta Dame l.

Seorang Tim Auditor Muda dari Irban IV, Josuarman Purba saat ditemui di sela audit mengaku, audit dilakukan terhadap seluruh SPJ. “Berbeda dengan rekonsiliasi. Ini kami audit seluruh SPJ mereka, sah atau tidak. Ada 12 sekolah,” katanya, Selasa (9/12/2025) sekitar jam 11.30 WIB.

“Kalau SPT-nya (Surat Perintah Tugas) dari pak Elianto merangkap sekretaris. Kalau BPK lebih sering ke SMP,” tambahnya seraya menjelaskan audit yang dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Namun, mengenai SD Negeri dan Swasta apakah ada melakukan pengadaan menggunakan perusahaan rekanan, tetapi fisiknya tidak ada. Josuarman justru mengaku waktu terbatas.

“Kalau fisiknya (pengadaan) kan, kebetulan waktu kita terbatas. Nanti pun pada suatu saat nanti monitoring juga kita untuk melakukan pemeriksaan sample ke sekolah-sekolah,” ucapnya. (di)