Kualitas Pendidikan di Simalungun Hari Ini Sangat Miris, Bupati : Saya Tidak Perlu Lagi Marah-Marah

PENA24JAM, SIMALUNGUN – Rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran Dinas Pendidikan Simalungun digelar di gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Senin (15/8/2022) sekitar jam 10.00 WIB.

Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam sambutannya menyampaikan, Pengawas, Penilik, Koordinator Wilayah (Korwil) dan Kepala Sekolah merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan Simalungun.

Untuk itu, kehadiran Pengawas, Penilik, Korwil Pendidikan dan Kepala Sekolah pada rapat tersebut merupakan bukti bahwa siap dalam menjalankan tugas.

“Bagi bapak ibu yang tidak hadir dan menganggap ini tidak penting, saya akan beri sanksi tegas. Ini tugas kita semua, bagaimana agar pendidikan di Simalungun meningkat kualitasnya,” tegas Bupati.

Dulu, Mangkrak dan Gagal jadi Bandara, Sekarang di Era RHS Dibangunkan Stadion Mini

Try Out Akbar Bahasa Inggris USI, Ini Daftar Peserta Terbaik

Memimpin 32 Kecamatan, Radiapoh Siapkan Kekuatan Fisik dan Kesehatan

Bupati melihat kualitas pendidikan di Simalungun hari ini sangat miris. Untuk itu, Pengawas, Penilik, Korwil dan Kepala Sekolah yang merupakan garda terdepan harus meningkatkan mutu pendidikan.

“Saya tidak perlu lagi marah-marah kepada bapak ibu. Karena tidak akan ada manfaatnya. Namun yang akan saya sampaikan adalah, palisemi dan reward,” terang Bupati.

“Kita akan membangun sistem untuk melihat kinerja bapak ibu dan akan melakukan penundaan pembayarannya gaji jika tidak melakukan target pekerjaannya,” sambung Bupati.

Bupati juga meminta harus ada target dan progres dalam melaksanakan pekerjaan, membangun setiap komunikasi dengan sekolah, guru dan orangtua peserta didik.

“Bicara soal dana BOS, Pengawas, Penilik, Korwil dan Kepala Sekolah yang lebih paham. Tapi saya minta mutu peningkatan pendidikan dan kualitas kinerja bapak ibu sekalian,” ucap Bupati.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Zocson Midian Silalahi menyampaikan, rapat koordinasi jajaran Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana angaran yang sudah dilaksanakan.

“Ada 706 SD (Sekolah Dasar) sudah menerima dana Bos dan masih ada beberapa sekolah SD yang belum mendapatkan dana BOS dikarenakan tidak singkronnya data di Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan),” papar Zocson. (rel)