PENA24JAM.COM, SIMALUNGUN – Langsung di hadapan Bupati, H Anton Achmad Saragih. Hati nurani Pemerintah Kabupaten Simalungun disebut telah berpulang ke Rahmatullah.
Karena, sampai hari ini masih banyak permasalahan-permasalahan dan belum ada yang menonjol serta konkrit dilakukan Bupati Simalungun.
“Kami sangat resah pak. Bapak hanya mendatangi kegiatan seremonial. Bukan melakukan hal-hal konkrit untuk Kabupaten Simalungun,” tegas Rifki.
Tudingan itu disampaikan, Rifki selaku Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun dalam orasinya saat melakukan demo di pintu masuk Kantor Bupati Simalungun, Kecamatan Raya, Selasa (2/9/2025).
Diketahui, saat tudingan itu disampaikan, disaksikan Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang yang turut mendampingi Bupati, H Anton Achmad Saragih ketika menyambut kedatangan Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun turut menyampaikan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, Efisiensi anggaran dan tunjangan DPR, Audit transparan atas anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun/tahun dan Reformasi terhadap institusi Polri, khususnya Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara, atas tindakan represif.
Selanjutnya, ketika berdialog dengan para anggota DPRD Simalungun di ruang Badan Anggaran usai disambut. Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun juga mengungkapkan sikap Bupati, H Anton Achmad yang tidak menjawab soal pelatihan Koperasi Merah Putih (KMP) berbiaya Rp10 juta/nagori.
“Soal pelatihan KMP, dijawab tidak. Dan, didengar juga gak taulah. Terkait pelatihan KMP yang akan berlangsung,” ungkap seorang dari Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun.
Kemudian, peserta dari tiap nagori yang akan mengikuti pelatihan KMP berjumlah dua orang. “Tadi kami tanya langsung sama Bupati, tidak ada jawaban sama sekali,” ungkapnya.
Sementara, Dinas Kominfo Simalungun dalam pesan singkat yang disampaikan kepada wartawan via Whatsapp grup menjelaskan, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan komitmennya untuk memenuhi aspirasi yang disampaikan, dengan menekankan perlunya waktu, mengingat dirinya baru menjabat selama beberapa bulan.
“Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” tulis Dinas Kominfo Simalungun.
Bupati juga menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen nya untuk memenuhi semua tuntutan. Pertemuan antara Bupati dengan aksi unjuk rasa diakhiri dengan bersalaman.
Setelah menyampaikan tuntutan kepada Bupati, massa aksi kemudian melanjutkan pergerakan menuju Gedung DPRD Kabupaten Simalungun.
Terpisah, Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto menyampaikan bahwa pihaknya telah sepakat melakukan pemanggilan untuk membahas terkait pelatihan yang digelar di Simalungun City Hotel.
“Untuk itu, kami menampung apa yang disampaikan. Dan, kami telah menjadwalkan pada Kamis dengan agenda RDP (Rapat Dengar Pendapat,” tegas Sugiarto. (di/rel)
Discussion about this post