PENA24JAM.COM, SIMALUNGUN – Dua oknum ASN (Aparatur Sipil Negara), MAS dan LP yang tidak bertugas di Pemerintah Kabupaten Simalungun disebut hadir saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun Anggaran 2025.
“Staf pun tidak di Pemkab Simalungun. Tapi hadir waktu rapat TAPD,” sebut seorang ASN yang hadir saat Rakor TAPD seraya bertanya, apakah MAS dan LP tidak ngantor, Jumat (7/3/2025) sekitar jam 09.26 WIB.
Untuk MAS. Kehadirannya saat Rakor TAPD yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun sebagai konsultan, Kamis (06/03/2025).
“Sejak kapan pula ada konsultan Bupati. Buat bingung jadinya situasi sekarang ini,” ucapnya seraya gelengkan kepala dan minta namanya dirahasiakan.
Terungkap adanya sebagai konsultan. Setelah Bupati Simalungun, H Anton Achmad Saragih yang memimpin Rakor TAPD mengatakan ada membawa konsultannya dan memberi kesempatan bicara kepada, MAS.
“Lalu si MAS memperkenalkan diri. Padahal kami semua sudah kenal dengannya dan bukan ASN yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun,” paparnya.
Selain itu, untuk LP juga diberikan kesempatan bicara dan meminta pemaparan anggaran GU saat ini kepada TAPD Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Kaulah dulu. Meminta TAPD untuk memaparkan nilai anggaran GU dan anggaran lainnya. Terakhir, kepada Bupati disampaikan bahwa terkait efisiensi anggaran, penyerapannya saat ini masih perealisasian gaji ASN,” terangnya.
Sementara, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga sebagai Kabag Hukum, Franky Purba ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (9/3/2025) sekitar jam 14.26 WIB, tidak ada balasan.
Sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Simalungun melalui pesan singkat Whatsaap Grup menyampaikan, dalam arahannya, Bupati Simalungun, H Anton Achmad Saragih bahwa saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, telah disampaikan mengenai efisiensi anggaran.
“Banyak pengurangan anggaran, tetapi ada satu yang disampaikan harus naik yakni harga gabah. Karena petani harus Sejahtera,” ujar Bupati.
“Banyak anggaran yang di efisiensi dan harus kita perhatikan bersama-sama, sesuai visi misi Presiden Indonesia maju perlu bekerja keras. Kita harus konsen mengenai efisiensi anggaran ini,” tambah Bupati.
Selanjutnya, Bupati meminta, inti efisiensi anggaran harus jelas peruntukannya dan mana yang diprioritaskan. “Namun nanti nya saya minta secara rinci peruntukan anggaran masing-masing OPD dan ini pasti nya akan di monitor,” pungkas Bupati.
Sebelumnya, Esron Sinaga selaku Ketua TAPD melaporkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025. “Penetapan APBD Tahun 2025 sudah dikeluar kan lewat Perda APBD Nomor 4 Tahun 2024,” sebut Esron.
Menurut Esron, bahwa tugas TAPD adalah membahas, menyusun dan menyiapkan anggaran, sampai menyiapkan surat edaran kepala daerah kepada seluruh OPD dalam rangka penyusunan anggaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kapala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (Ka.BPKPD) Rinton Damanik menyampaikan bahwa, pada rapat pertama Tim TAPD menyelaraskan apa yang menjadi program dari pusat, karena APBD TA 2025 sudah berjalan.
“Sesuai dengan Inpres (Intruksi Presiden), kita harus menyesuaikan anggaran yang ada di Kabupaten Simalungun. Dan kami dari keuangan untuk menyelaraskan sesuai dengan visi misi Bupati dan juga program pemerintah pusat,”ujar Rinton sembari memberikan gambaran kondisi postur APBD Tahun 2025. (di/rel)
Discussion about this post