PENA24JAM.COM, SIMALUNGUN – Sosok panglima talam tidak lagi seperti dulu, yakni memakai istilah pulsa kepada ASN (Aparatur Sipil Negeri).
Melainkan, memakai istilah pendaftaran saat menawarkan jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun kepada ASN yang berkeinginan.
“Kirain belum mengetahui kondisi lapangan. Balik kayak dulu. Tapi, istilah pendaftaran sekarang,” ungkap seorang ASN yang belum lama ini ditawarkan agar mendaftar, Jumat (17/1/2025) sekitar jam 16.25 WIB.
Selanjutnya, sosok panglima talam yang menawarkan jabatan disebut mantan ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun. “Dia yang menawarkan,” sebutnya.
Selain itu, bagi ASN yang berkeinginan berjabatan bukan gratis. Melainkan bayar uang pendaftaran. “Setornya ke SB,” sebutnya tanpa merinci siapa SB yang dimaksud.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Simalungun, Jonni Saragih melalui pesan singkat, Sabtu (18/1/2025) sekitar jam 21.27 WIB menyampaikan tidak ada,” balasnya usai ditanya apakah ada usulan soal akan perubahan jabatan atau susunan kabinet setelah pelantikan Bupati Simalungun.
Ketika disampaikan mengenai beredarnya informasi di lapangan menawarkan jabatan. Jonni menyampaikan gitu ya,” balasnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Simalungun yang terpilih, Anton Achmad Saragih-Benny Gusman Sinaga belum dilantik.
Namun, disebut sudah banyak sosok panglima talam menawarkan jabatan eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Sudah banyak panglima talam menawarkan jabatan. Bingung siapa yang mau didengarkan,” sebut seorang ASN (Aparatur Sipil Negeri) Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kamis (16/1/2025) sekitar jam 14.30 WIB.
Selain itu, dari kalangan ASN Pemerintah Kabupaten Simalungun ada yang telah mendatangi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ke Dinas Lingkungan Hidup, sudah ada oknum ASN datang dan diklaim jika dirinya yang akan jadi kadis di situ,” ungkap ASN tersebut sebelumnya.
Kemudian, beberapa oknum ASN lainnya yang beranggapan bagian dari Calon Bupati dan Cawabup terpilih, sudah ada mencoba meminta data kepada staf OPD.
“Kayak di Dinas Pertanian dan Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang). Dari seorang staf, ada yang meminta data dan mengaku kalau dia nanti jadi kadisnya,” beber ASN lainnya.
Untungnya, staf yang dimintai data menolak permintaan oknum ASN mengaku nantinya akan sebagai kepala dinas. “Gak dikasih. Kecuali kalau sudah defenitif sebagai kadis,” jelasnya. (di)
Discussion about this post